Arah Kebijakan Ekonomi Nasional di Era ASEAN Free Trade Agreement 2015

Dengan disahkannya Deklarasi Bangkok pada tahun 1967, kerjasama antar negara-negara Asia Tenggara mulai terbentuk. Adapun tujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Kemudian kerjasama ekonomi ini diarahkan dalam pembentukan komunitas ekonomi ASEAN atau yang sering disebut AEC (ASEAN Economic Community).

Pasca krisis ekonomi global yang turut melanda kawasan Asia Tenggara, para kepala negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003 menyepakati secara resmi pembentukan AEC (ASEAN Economic Community) pada tahun 2015 sebagai bentuk arahan integrasi ekonomi yang implementasinya mengacu pada AEC Blueprint dengan tujuan memperkuat daya saing ASEAN dalam kancah pasar global yang sekarang hampir dikuasai oleh India dan Cina. Selain itu percepatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan potensi penurunan biaya produksi 10% sampai 20% untuk barang konsumsi karena adanya integrasi ekonomi.

AEC Blueprint mencakup beberapa point yang salah satu diantaranya adalah ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas.

Pada poin diatas, ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas mencakup beberapa keputusan yaitu : kebebasan arus barang (goods), jasa (services), investasi (investment), modal (capital), pekerja terdidik (skilled labour), dan prioritas sektor terintegrasi.

Berbagai peluang dan tantangan dihadapi Indonesia saat ini dan disaat yang akan datang dengan diimplementasikannya AEC Blueprint. Beberapa strategi yang diterapkan antara lain :

1. Penyesuaian, persiapan dan perbaikan regulasi baik secara kolektif maupun individual (reformasi regulasi)
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dalam birokrasi maupun dunia usaha ataupun profesional
3. Penguatan posisi usaha skala menengah, kecil dan usaha pada umumnya
4. Penguatan kemitraan antara publik dan sektor swasta
5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengurangi ekonomi biaya tinggi
6. Pengembangan sektor-sektor prioritas yang berdampak luas dan komoditi unggulan
7. Peningkatan partisipasi institusi pemerintah maupun swasta untuk mengimplemetasikan AEC Blueprint
8. Reformasi kelembagaan dan kepemrintahan.
9. Penyediaan kelembagaan dan permodalan yang mudah di akses oleh pelaku usaha dari berbagai skala 
10. Perbaikan infrastruktur fisik melalui pembangunan atau perbaikan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, jalan tol, pelabuhan, revitalisasi dan restrukturisasi industri dan lain-lain.